LENTERASUMBAR.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar kembali datangi Kantor DPRD Sumbar dalam rangka melakukan aksi demo penolakan keberadaan UU Cipta Kerja, Kamis siang (6/4).
Kali ini aksi penolakan mahasiswa itu lebih banyak dari demo yang mereka lakukan beberapa hari sebelumnya.
Dikutip dari arunala.com setidaknya ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Sumbar ini.
Pantauan di lapangan, dalam gelar aksi unjuk rasanya itu, para mahasiswa itu juga membawa sejumlah spanduk bernada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Koordinator lapangan BEM SI Kerakyatan Sumbar, Rifaldi dalam orasinya mengatakan, pihaknya meminta DPRD Sumbar turut menolak UU Cipta Kerja.
Terhadap DPRD Sumbar, mereka meminta ikut menuntut pemerintah agar taat terhadap konstitusi yang ada.
"Hari ini kami melihat UU Cipta Kerja tersebut jauh dari kepentingan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut kata Rifaldi, massa aksi dari BEM SI Kerakyatan Sumbar agar DPRD fokus mengawal isu agraria di Sumbar.
Rifaldi menuturkan bahwa pihaknya akan kembali lagi menyuarakan aspirasi dengan massa yang lebih besar, jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak bisa bertemu Ketua DPRD Sumbar.
Aksi para mahasiswa itu direspon oleh DPRD Sumbar, terlihat dua orang anggota DPRD Sumbar yaitu Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir dan Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung.
Ali Tanjung merespons tuntutan massa aksi, kata dia semua fraksi di DPRD Sumbar juga menolak UU Cipta Kerja. Namun, tetap kewenangannya di pemerintah pusat dan DPR RI.
Kita berdoa MK tetap waras dan kembali menolak UU Cipta Kerja. Sikap kami jelas, sebagai perwakilan masyarakat sumbar, tentu aspirasi masyarakat kami perjuangkan sesuai tugas pokok dan fungsi kami," kata dia.
Sementara itu, Maigus Nasir juga menyatakan hal yang sama, bahwa DPRD Sumbar satu pandangan dengan mahasiswa aksi.
"Kami di DPRD provinsi Sumbar bulat dan sama dengan mahasiswa, dengan semangat rakyat yang menuntut dan menolak Omnibus Law," imbuhnya.
Terkait berbagai isu yang disampaikan, ujarnya, DPRD sebetulnya sangat terbuka. Katanya, juga ada mekanisme lain, diskusi, FGD dan berdialog, tidak selalu dengan aksi demonstrasi.
"Ke depan, kami siap menampung berdiskusi dan berdialog untuk kemaslahatan rakyat," pungkas Maigus.(adf/cpt)
0 Komentar