LENTERASUMBAR - Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dominasi swasta asing dalam pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan energi nasional dengan memastikan infrastruktur strategis seperti SPKLU tetap dikuasai oleh bangsa.
Menurut Legislator PKS ini, penguasaan SPKLU oleh pihak asing dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan teknologi dalam negeri.
"Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada modal asing karena hal ini bisa melemahkan posisi kita secara ekonomi dan teknologi," tegasnya.
Nevi menambahkan, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Nevi menekankan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN sebagai pengelola utama SPKLU.
Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan akses prioritas kepada swasta nasional untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor ini. Meski ia mengakui investasi asing dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, ketergantungan berlebihan pada modal dan teknologi asing justru berisiko melemahkan kemandirian Indonesia.
Dijelaskannya bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 31.859 SPKLU pada 2030 untuk mendukung pengoperasian dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik.
Namun, Nevi mengingatkan pentingnya memastikan pengelolaan SPKLU memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia.
Ia menyoroti risiko tarif pengisian daya yang tinggi dan akses terbatas jika dominasi asing dibiarkan.
"Tanpa regulasi ketat, masyarakat bisa terbebani dengan tarif mahal, dan wilayah terpencil mungkin tidak mendapatkan akses yang memadai karena fokus perusahaan asing lebih condong ke kawasan perkotaan yang menguntungkan secara komersial," tegasnya.
Sebagai solusi, Nevi mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi yang membatasi kepemilikan asing dalam SPKLU, mendorong kemitraan strategis antara pihak asing dan perusahaan nasional, serta memastikan transfer teknologi.
Insentif bagi perusahaan lokal juga perlu diperluas agar mereka mampu bersaing di sektor ini.
Nevi menegaskan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik harus dilakukan dengan tetap menjaga kedaulatan energi nasional.
"Kita perlu memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia, dan upaya ini harus berpihak pada kepentingan nasional," pungkasnya. (**)
0 Komentar