Padang - Ditengah euforia program Makanan Bergizi Gratis ( MBG) yang sedang digalakkan pemerintah dengan menggunakan anggaran negara triliunan rupiah mengundang animo kengintahuan masyarakat akan dampak manfaat yang dihasilkan oleh program MBG tersebut, mulai dari penerapan regulasi, SOP pengelolaan MBG hingga menu MBG yang dibagikan ke masyarakat.
Kebutuhan informasi ditengah transformasi digital inilah yang menjadi perhatian khusus komisi informasi tentang bagaimana akses informasi masyarakat terhadap program MBG ini bisa terpenuhi.
Hal ini dikupas oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat , Mona Sisca saat dialog bersama RRI Padang pada Sabtu (11/4-2026) di studio Pro1 RRI Padang.
"Kami mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) proaktif memberikan akses informasi terkait progres pelaksanaan MBG yang diolah melalui SPPG baik itu terkait informasi dan edukasi mengenai kandungan gizi seimbang MBG, harga pada setiap menu MBG hingga proses pengelolaan MBG di masing-masing SPPG." ucap mona sisca.
Mona juga menambahkan penerapan prinsip keterbukaan informasi dan implementasi UU no.14 tahun 2008 ini bisa menjadi benteng BGN sebagai lembaga yang menjalankan program prioritas nasional berjalan efektif , transparan dan akuntabel.
" Salah satu indikator kesuksesan program pemerintah seperti MBG adalah meningkatnya kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat mendukung peningkatan gizi seimbang nasional." tambah Waka KI Sumbar.
Salah satu upaya BGN menjalankan keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik adalah dengan diterbitkannya surat keputusan kepala BGN no.3 tahun 2025 tentang pembentukan PPID yang bertujuan untuk mengakomodir permohonan informasi mengacu kepada regulasi Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.
Mona juga mendorong badan publik yang menjalankan program pemerintah untuk selalu melakukan edukasi dan advokasi menggandeng mitra media sebagai corong informasi masyarakat yang membantu memberikan pencerahan informasi secara akurat dan bisa dipeetanggungjawabkan. (**)
0 Komentar