KEPULAUAN MENTAWAI, – Pembangunan jalan Masokut–Beriulou, tepatnya di Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan tersebut juga diperpanjang hingga 26 Desember 2026 guna memberikan kesempatan kepada pihak penyedia untuk menuntaskan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Brandus Simanjuntak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.
Menurut Brandus, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, akses jalan Masokut–Beriulou selama ini sangat diharapkan masyarakat karena memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, melainkan merupakan upaya pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antarkawasan.
"Apapun yang sudah direncanakan oleh pemerintah bersama DPRD, tentu semuanya bertujuan untuk meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat. Kita memahami bahwa akses Beriulou, termasuk ruas jalan yang sedang kita tangani saat ini, sangat diharapkan masyarakat," ujar Brandus.
Ia menyebutkan, keberadaan jalan yang memadai akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Selama ini, kondisi akses jalan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran aktivitas warga. Karena itu, penyelesaian pembangunan jalan tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik, aman, dan lancar.
PUPR Minta Pekerjaan Dituntaskan Secara Maksimal
Brandus mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas maupun tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
Menurutnya, sangat disayangkan apabila pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat tidak dapat dituntaskan secara maksimal, mengingat manfaatnya sangat besar bagi kepentingan publik.
Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat, khususnya pihak penyedia jasa, dapat memanfaatkan waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
"Kami berharap kepada semua pihak agar berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, melalui hasil pekerjaan inilah masyarakat bisa melihat dan merasakan bahwa pemerintah bersama seluruh pihak telah memberikan yang terbaik," tegasnya.
Brandus juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya pekerjaan secara administratif, tetapi juga dari kualitas hasil akhir yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurutnya, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan teknis maupun kontraktual yang berlaku.
Penyelesaian Pekerjaan Harus Mengutamakan Itikad Baik
Lebih lanjut, Brandus tidak menampik bahwa dalam perjalanan pelaksanaan proyek tersebut sebelumnya terdapat dinamika, termasuk keterlambatan pihak penyedia dalam memulai pekerjaan.
Namun, ia berharap berbagai persoalan yang muncul selama proses pelaksanaan tidak menjadi penghambat utama dalam penyelesaian pembangunan jalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan Masokut–Beriulou merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjadi harapan besar masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, menurutnya, setiap perbedaan pandangan maupun penafsiran terkait pelaksanaan kontrak merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Meski demikian, yang paling penting adalah adanya komitmen dan itikad baik dari seluruh pihak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
"Memang sebelumnya ada dinamika, termasuk keterlambatan pihak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, kita berharap apapun perbedaan penafsiran dalam penyelenggaraan kontrak, hal tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang paling utama adalah adanya itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan," ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat persoalan data maupun kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, maka seluruh pihak diharapkan segera melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian.
Dengan demikian, setiap persoalan dapat dicarikan solusi terbaik tanpa mengesampingkan aturan serta mekanisme yang telah ditetapkan.
PUPR Tegaskan Dukungan Sesuai Mekanisme Kontraktual
Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah memberikan dukungan melalui mekanisme kontraktual, termasuk proses administrasi pemberian uang muka serta berbagai hal lain yang membutuhkan persetujuan sesuai ketentuan kontrak.
Brandus menegaskan bahwa seluruh bentuk dukungan pemerintah harus tetap berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah melalui Dinas PUPR pada prinsipnya mendukung agar pekerjaan dapat berjalan optimal. Namun, dukungan tersebut harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan tidak boleh keluar dari ketentuan kontraktual.
"Kita sudah melakukan penawaran dan memilih pekerjaan ini dengan harapan dapat dilaksanakan secara optimal. Karena itu, optimalisasi pekerjaan menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan peran dan kewajibannya masing-masing," jelas Brandus.
Ia juga menekankan bahwa setiap proses yang membutuhkan persetujuan pemerintah harus melalui mekanisme kontraktual agar pelaksanaan pekerjaan memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.
Harapan Pemerintah untuk Kepentingan Masyarakat
Di akhir keterangannya, Brandus kembali menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan jalan Masokut–Beriulou adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar berbagai aktivitas warga.
Ia berharap perpanjangan waktu pengerjaan hingga 26 Desember 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak penyedia untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan memperhatikan kualitas, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang telah disepakati.
Baginya, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menghadirkan pelayanan dan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah tentu ingin agar pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin akses ekonomi semakin terbuka, anak-anak lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan, dan masyarakat juga semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan," harapnya.
Brandus berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan perbedaan yang tidak produktif dan lebih mengutamakan komunikasi, koordinasi, serta tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan jalan tersebut nantinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun penyedia jasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini sangat dinantikan, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sipora Selatan. (**)
0 Komentar