Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik fokus strategi keamanan laut nasional melalui serangkaian kegiatan yang diinisiasi Tim Kedeputiam Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo terkait penguatan keamanan laut, pengawasan sumber daya maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kegiatan ini berlangsung secara berurutan mulai dari peninjauan operasi SAR, analisis kapabilitas maritim terhadap penyelundupan, hingga Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menjadi agenda utama. Kunjungan ke Kantor SAR Pangkalpinang pada 7 Oktober 2025 menekankan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi risiko keselamatan maritim.
Berdasarkan data, Kansar Pangkalpinang menjalankan 47 operasi SAR sepanjang 2024 dengan 227 korban, meningkat menjadi 57 operasi hingga Oktober 2025, mayoritas akibat kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia.
"Sarana dan prasarana termasuk kapal KN SAR Karna 246, KN RB 201, RIB, rubber boat, drone thermal, serta alut darat di pos strategis mendukung efektivitas respons," ungkap Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Wahyu Handoyo.
Kemudian keesokan harinya kunjungan ke Markas Komando Lanal Bangka Belitung pada 8 Oktober mengungkap kesenjangan kapabilitas maritim terhadap aktivitas penyelundupan. Para pelaku menggunakan kapal cepat hingga 60 knot, sementara armada patroli hanya mampu mencapai 35 knot, membatasi efektivitas intersepsi.
"Selain kendala teknis, hambatan yurisdiksi juga muncul karena TNI tidak memiliki kewenangan penyidikan formal. Laporan Tim Kemenko Polkam merekomendasikan penambahan unit kapal cepat, peningkatan kompetensi personel, koordinasi lintas-lembaga, serta modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi canggih, langkah yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan laut nasional," jelasnya.
Pada hari ke-3 dilaksanakan Rapat Koordinasi tanggal 9 Oktober 2025 pembahasan Analisis Penguatan Dimensi IKNL. Rapat ini menekankan integrasi kebijakan, penelitian akademik, dan pengawasan maritim. Rapat dihadiri berbagai instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, DPRD, Bakamla, BINDA, BMKG, Karantina, SAR, BNN, PT. Pelindo Regional 2, serta Universitas Bangka Belitung. Kemenko Polkam hadir untuk memastikan arahan Presiden Prabowo diimplementasikan secara terpadu.
“IKLN harus menjadi standar utama untuk menilai kemajuan Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah lautnya selama lima tahun ke depan. Setiap upaya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mendukung kemandirian bangsa berbasis potensi maritim,” tegasnya.
Selain fokus pada keamanan laut, Tim Kemenko Polkam meninjau program pemenuhan gizi sekolah dan pemberdayaan masyarakat di Pangkalpinang. Program ini memanfaatkan tenaga lokal, menyediakan menu bergizi seimbang, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan aparat keamanan dalam memperkuat keamanan laut, meningkatkan keselamatan nelayan, dan mendukung implementasi kebijakan strategis Presiden Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung. Integrasi kebijakan, riset berbasis bukti, penguatan kapabilitas operasional, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tata kelola maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan. (**)
0 Komentar