Pemko Padang Perkuat Sinergi dengan BPBPK Sumbar untuk Tuntaskan Persoalan Banjir

  


Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama di sejumlah wilayah kota.


Untuk memperkuat langkah strategis dan menyelaraskan program penanganan banjir, Pemko Padang menggelar audiensi dan rapat koordinasi bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang, Jumat (29/5/2026).


Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, Kepala Bappeda Swesti Fanloni, Camat Padang Utara Sa’at, serta Camat Nanggalo David Ferdinand.


Kehadiran rombongan Pemko Padang disambut oleh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, beserta jajaran.


Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang.


Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari normalisasi drainase, pengerukan sedimentasi saluran air, hingga koordinasi lintas instansi.


Namun demikian, masih terdapat sejumlah titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif dan dukungan dari pemerintah pusat melalui BPBPK Sumbar.


“Persoalan banjir merupakan salah satu tantangan besar yang harus kita selesaikan bersama. Beberapa kawasan yang memerlukan perhatian utama saat ini adalah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu, serta kawasan padat penduduk yang selama ini menjadi langganan genangan saat curah hujan tinggi,” ujar Maigus Nasir.


Ia menjelaskan, beberapa lokasi yang menjadi fokus penanganan antara lain kawasan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.


Selain berdampak pada aktivitas masyarakat, banjir di kawasan tersebut juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan aktivitas perekonomian.


Menurut Maigus, penyelesaian persoalan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.


“Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terbangun kolaborasi yang lebih kuat, terutama dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dengan dukungan dari BPBPK Sumbar, kami optimistis berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dapat segera ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.


Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Pemko Padang.


Ia menegaskan bahwa BPBPK Sumbar siap mendukung upaya penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.


Menurutnya, koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. 


Selain itu, setiap usulan yang diajukan perlu didukung dengan data teknis yang lengkap sehingga proses perencanaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal.


Rapat koordinasi tersebut juga membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur pendukung, mulai dari pengembangan sistem drainase perkotaan, pembangunan dan rehabilitasi saluran pengendali banjir, hingga penataan kawasan yang berpotensi menjadi daerah genangan.


Berbagai masukan dan rekomendasi teknis turut dibahas guna menghasilkan langkah penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.


Melalui pertemuan ini, Pemko Padang berharap penanganan banjir di berbagai titik rawan dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.


Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Padang yang lebih tangguh terhadap bencana hidrometeorologi serta memiliki sistem infrastruktur yang semakin baik di masa mendatang. (**)

Posting Komentar

0 Komentar