Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti sejumlah persoalan serius dalam sektor kebencanaan dan mitigasi bencana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, (19/5) di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Zigo Rolanda mengungkapkan masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang belum dituntaskan BMKG. Menurutnya, persoalan itu harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Masih terdapat sembilan temuan BPK tahun 2024 yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh BMKG. Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” ujar Zigo dalam rapat tersebut.
Selain itu, politisi asal Sumatera Barat itu juga menyoroti kondisi alat early warning system atau sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang banyak mengalami kerusakan di sejumlah daerah. Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama bagi wilayah rawan bencana.
Zigo mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya langsung dari perwakilan BMKG di lapangan, banyak alat deteksi gempa dan tsunami yang tidak lagi berfungsi optimal.
Menurutnya, kondisi Sumatera Barat menjadi perhatian serius karena wilayah itu dilintasi sejumlah patahan aktif, mulai dari Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” kata Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu.
Tak hanya itu, Zigo juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Mentawai dan sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Ia meminta BNPP/Basarnas memperhatikan kebutuhan alat komunikasi darurat untuk mendukung penanganan bencana.
Menurutnya, alat komunikasi sangat penting bagi daerah blank spot agar masyarakat tetap dapat berkoordinasi saat terjadi keadaan darurat, termasuk bencana alam.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” tutupnya. (***)
0 Komentar