PADANG – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan Kurikulum Anti Narkotika ke lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang dengan BNNP Sumbar dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Dalam audiensi itu, kedua belah pihak sepakat bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara lebih masif dan dimulai dari tingkat hulu, terutama melalui penguatan pendidikan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, kunjungan pihaknya ke Pemerintah Kota Padang merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti adalah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau IKAN di lingkungan pendidikan Kota Padang.
Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ini dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan unsur pendidikan.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut," ujar Toton Rasyid.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan narkoba tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum maupun BNN. Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu alasan pentingnya membangun peran aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan.
Karena itu, menurut Toton, masyarakat harus diberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih kuat mengenai bahaya narkotika serta pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat," katanya.
Angka Penyalahgunaan Masih Mengkhawatirkan
Dalam kesempatan tersebut, Toton Rasyid juga memaparkan kondisi penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat yang menurutnya masih memerlukan perhatian serius.
Ia menyebutkan, hingga saat ini Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, belum menunjukkan penurunan angka penyalahgunaan narkoba yang berarti.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah pencegahan secara bersama-sama.
Berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2019, angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat tercatat mencapai 1,1 persen dari jumlah penduduk.
Dengan jumlah penduduk Sumatera Barat sekitar 5,4 juta jiwa, angka tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 63 ribu orang yang pernah atau sedang mengalami persoalan penyalahgunaan narkotika.
Sementara di sisi lain, kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Menurut Toton, fasilitas rehabilitasi yang ada baru mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahunnya.
Kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pemulihan dengan kapasitas rehabilitasi yang tersedia.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas," ungkapnya.
Toton menilai, kondisi tersebut semakin mempertegas pentingnya membangun sistem pencegahan yang kuat sejak dini.
Pendidikan menjadi salah satu sektor yang dinilai paling strategis karena generasi muda merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Melalui pengintegrasian materi anti narkotika dalam sistem pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya narkoba serta mampu membentengi diri dari pengaruh lingkungan negatif.
IKAN Akan Diintegrasikan dengan Smart Surau
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Padang untuk mendukung berbagai program pencegahan narkoba yang digagas BNNP Sumbar.
Fadly mengatakan, program Integrasi Kurikulum Anti Narkotika dapat disinergikan dengan sejumlah program yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah Kota Padang.
Salah satunya melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan atau Progul Smart Surau.
Selain itu, materi dan nilai-nilai pencegahan narkotika juga dapat dikembangkan melalui muatan lokal di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi anti narkotika kepada generasi muda Kota Padang.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar atau Bersih Narkoba yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa," tegas Fadly Amran.
Menurut Fadly, pencegahan narkoba membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan karakter, penguatan nilai agama serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.
Pemerintah Kota Padang, kata Fadly, terbuka untuk membangun kolaborasi dengan BNNP Sumbar dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
Pengintegrasian program anti narkotika dalam dunia pendidikan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki ketahanan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba.
Kolaborasi Lintas Sektor
Audiensi tersebut juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi persoalan narkotika.
Pemerintah daerah, BNN, institusi pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing.
BNNP Sumbar menilai penguatan peran unsur adat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan di tengah masyarakat Sumatera Barat.
Dengan kuatnya struktur sosial dan budaya di Minangkabau, unsur adat dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun pengawasan sosial dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah munculnya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, Pemerintah Kota Padang dan BNNP Sumbar berharap upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat.
Audiensi antara Wali Kota Padang dan Kepala BNNP Sumbar tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat implementasi berbagai program pencegahan narkotika di Kota Padang.
Selain Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid beserta jajaran, audiensi tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Syahendri Barkah.
Ke depan, koordinasi antara BNNP Sumbar dan Pemerintah Kota Padang akan terus diperkuat, terutama dalam menindaklanjuti rencana penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika di sekolah-sekolah.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya membangun benteng pertahanan generasi muda Kota Padang dari ancaman narkotika sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang lebih aman serta bersih dari penyalahgunaan narkoba. (**)
0 Komentar